Tenggarong Disiapkan Jadi Percontohan Restorasi Permukiman di Kalimantan

FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Penataan kawasan permukiman di sepanjang bantaran sungai Tenggarong diarahkan tidak sekadar memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga menghidupkan kembali fungsi sungai sebagai bagian dari wajah perkotaan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bahkan berharap penataan tersebut dapat menjadi percontohan restorasi permukiman di Kalimantan.

Rencana itu mengemuka saat Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menerima kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, yang meninjau rencana penataan kawasan di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Mayjend Panjaitan, Jumat (6/11/2026).

Aulia mengatakan, penataan kawasan Tenggarong membutuhkan perencanaan menyeluruh. Pemerintah daerah telah menyiapkan kebutuhan anggaran dan sejumlah skema pelaksanaan, termasuk penanganan warga yang nantinya terdampak relokasi.

Baca juga  Kemenkeu Bagi Rezeki, Kukar Kecipratan Rp11,6 Miliar Dana Insentif Fiskal

Menurutnya, kebijakan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak tanpa kehilangan sumber penghasilan. Pengalaman relokasi pada penataan kawasan sebelumnya di sepanjang Sungai Mahakam menjadi bahan evaluasi, sebab rumah yang telah disediakan tidak seluruhnya ditempati warga.

“Secara penghasilan, teman-teman di sana harus tetap memiliki penghasilan yang layak. Secara tempat tinggal, mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Kita berharap dengan pendekatan ini, warga masyarakat bisa memiliki masa depan yang lebih baik,” ujar Aulia.

Selain kesiapan sosial dan ekonomi warga, Pemkab Kukar juga perlu menyelaraskan pelaksanaan pembangunan dengan instansi terkait. Penanganan fisik bantaran sungai, termasuk penerbitan surat dan pengerukan sungai, menjadi bagian yang membutuhkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Baca juga  Gelar Pelatihan Konseling PMBA, Dinkes Kutim Tingkatkan Pengetahuan Nakes Tentang Peningkatan Status Gizi

Sementara itu, Fahri Hamzah menilai penataan permukiman perlu menyentuh persoalan lingkungan secara terpadu. Kawasan padat yang menghadapi masalah sanitasi dan pengelolaan sampah harus dibenahi agar menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Ia juga mendorong pengembangan kawasan baru atau kota mini yang tidak hanya menyediakan hunian, tetapi turut memberi ruang bagi aktivitas ekonomi kreatif dan generasi muda. Pemerintah pusat, kata dia, berpeluang mendukung pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) setelah kesiapan kawasan dipenuhi.

Baca juga  PDGI Kubar Mengedukasi Kesehatan Gigi Anak Sejak Dini di Festival Dahau

“Setelah kawasannya siap, pemerintah bisa masuk, BUMN bisa masuk, BUMD bisa masuk, dan swasta juga bisa masuk,” jelasnya.

Fahri menyebut, konsep tersebut sejalan dengan Indonesia Asri yang mengedepankan lingkungan aman, sehat, resik, dan indah. Ia berharap penataan Tenggarong dapat menjadi contoh perubahan kawasan permukiman sekaligus membangun kembali kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai.

Menurutnya, sungai semestinya menjadi bagian yang dihadapi dan dirawat, bukan justru dibelakangi oleh kehidupan perkotaan. “Pada masa lalu, sungai itu kita hadapi, bukan kita belakangi,” tegas Fahri.(adv/diskomkukar)

Bagikan: