FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA– Keterlambatan memperoleh pasokan air saat proses pemadaman menjadi salah satu persoalan yang ingin diatasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas jaringan hidran kering hingga masuk ke kawasan permukiman.
Kepala Disdamkarmatan Kukar, Fida Hurasani, mengatakan keberadaan hidran di dekat permukiman dapat membantu armada pemadam mengisi kembali pasokan air tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Rencana tersebut membutuhkan dukungan pengurus RT dan masyarakat untuk menentukan lokasi yang sesuai.
“Ke depan kita mau hidran kering itu masuk di kawasan permukiman ini. Makanya saya butuh sebenarnya kerja sama dengan pihak RT setempat,” kata Fida.
Menurutnya, kebutuhan tersebut terlihat dari pengalaman penanganan kebakaran sebelumnya. Dalam satu kejadian, petugas harus menghabiskan tiga tangki air dengan kapasitas masing-masing 6.000 liter, 14.000 liter dan 10.000 liter dalam waktu sekitar 30 menit.
Kondisi itu menunjukkan bahwa ketersediaan sumber air menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan proses pemadaman. Ketika titik pengisian berada cukup jauh dari lokasi kejadian, waktu yang seharusnya digunakan untuk pemadaman dapat tersita untuk mencari atau mengantre mendapatkan pasokan air.
Fida mencontohkan hidran kering yang telah dibangun hingga kawasan Simpang Tiga Kartini. Jaringan tersebut memiliki panjang hampir satu kilometer dan berdasarkan evaluasi dapat berfungsi sesuai perencanaan.
Namun, jangkauan hidran tersebut masih terbatas pada titik tertentu. Ketika kebakaran terjadi di kawasan yang tidak terjangkau, armada harus mencari titik pengisian lain.
“Untuk menuju wilayah tengah, wilayah saya di Kelambu Kuning, saya harus mengantri untuk mengisi. Artinya butuh waktu 10-15-20 menit. Nah, itu yang terjadi kemarin,” ujarnya.
Karena itu, Disdamkarmatan mendorong agar sistem hidran kering tidak hanya berada di jalur atau titik tertentu, tetapi dapat dikembangkan hingga lingkungan permukiman. Dengan begitu, akses terhadap pasokan air diharapkan lebih dekat ketika petugas melakukan pemadaman.
Meski demikian, pembangunan sistem hidran tidak dapat dilakukan hanya oleh Disdamkarmatan. Perencanaan dan pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan sejumlah instansi, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) apabila sistem memanfaatkan jaringan air bersih.
“Kalau berkenaan dengan sistem hidranisasi di kawasan permukiman, dia bisa merencanakan. Tapi ujung daripada eksekutor daripada perencanaan pola itu kembali kepada pimpinan di atas dan instansi terkait lainnya,” jelas Fida.
Ia menjelaskan, penentuan titik hidran juga harus memperhitungkan sumber air, tekanan jaringan dan sistem pengoperasian. Apabila memanfaatkan jaringan PDAM, tekanan air harus disesuaikan agar tidak mengganggu distribusi air kepada masyarakat.
Menurut Fida, sistem proteksi kebakaran yang ideal sebaiknya memiliki sumber tekanan tersendiri. Namun, pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar sehingga perlu perencanaan lintas sektor.
Disdamkarmatan Kukar berharap pengembangan hidran kering dapat dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah, pengurus lingkungan dan masyarakat. Perluasan jaringan tersebut diharapkan dapat memperpendek waktu pengisian ulang armada sehingga penanganan kebakaran di kawasan permukiman dapat dilakukan lebih cepat.(adv/diskomkukar)
