SAMARINDA,FRASA.ID – Di banyak sudut Rukun Tetangga (RT) di Samarinda, papan proyek kecil bertuliskan “Probebaya” bukan sekadar penanda kegiatan.
Di sana ada jalan gang yang dicor, drainase yang dibenahi, hingga kegiatan pemberdayaan warga yang lahir dari musyawarah tingkat paling bawah.
Namun memasuki periode kedua kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, satu pertanyaan mulai mengemuka: bagaimana nasib Probebaya jika tongkat estafet kepemimpinan Samarinda berganti?
Isu inilah yang akan dibedah dalam Diskusi Publik bertajuk keberlanjutan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), yang digelar Minggu, 15 Februari 2026, pukul 12.00–16.00 WITA di Samarinda. Diskusi Publik ini diinisiasi oleh media online Arusbawah.co.
Direktur PT Suara Arusbawah, Yakub Anani, menilai momen ini penting bukan untuk menyerang kebijakan, melainkan memastikan arah program tetap berpihak pada warga.
“Probebaya ini sudah menyentuh level paling bawah, RT. Justru karena dampaknya langsung ke masyarakat, kita perlu memastikan program ini tidak berhenti di tengah jalan atau berubah arah tanpa evaluasi yang matang,” ujar Yakub.
Probebaya: Dari Partisipasi Warga ke Isu Keberlanjutan
Probebaya yang mulai berjalan sejak 2021 dirancang dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Warga RT dilibatkan dalam perencanaan hingga pengawasan kegiatan. Dalam beberapa tahun terakhir, program ini berkembang hampir ke seluruh RT di Samarinda.
Namun menurut Yakub, keberhasilan administratif belum tentu menjawab semua tantangan substantif.
Ada empat pertanyaan besar yang akan menjadi fokus diskusi publik.
“Pertama, apakah Probebaya akan tetap dilanjutkan oleh kepemimpinan Samarinda berikutnya?,” kata Yakub.
Selain itu, juga soal sejauh mana figur-figur potensial memahami konsep dan filosofi Probebaya.
“Jika dilanjutkan, modifikasi apa yang perlu dilakukan? Jika dihentikan, adakah program alternatif yang lebih efektif bagi masyarakat RT?,” jelas Yakub.
“Jangan sampai program yang sudah berjalan ini hanya bergantung pada figur. Harus ada desain kebijakan yang kuat, supaya siapapun pemimpinnya, arah pemberdayaan masyarakat tetap jelas,” tegas Yakub lagi.
Catatan Kritis: Transparansi hingga Risiko Elite Capture
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah isu muncul bersinggungan dengan pelaksanaan Probebaya.
Di antaranya kritik soal transparansi, keterbatasan sasaran, hingga potensi elite capture di tingkat RT.
Yakub menyebut, diskusi ini justru ingin membedah persoalan itu secara terbuka.
Beberapa isu yang akan dibahas meliputi:
• Kritik transparansi pengelolaan anggaran
• Risiko penguasaan program oleh kelompok tertentu di tingkat RT
• Kualitas SDM pengelola yang belum merata
• Fokus pada infrastruktur kecil dengan dampak ekonomi yang dinilai masih lemah
• Indikator keberhasilan yang terlalu administratif
• Minimnya evaluasi independen
• Potensi program dijadikan alat pencitraan politik
“Kalau ada celah, mari semua pihak bisa surakan untuk kita perbaiki. Kalau ada kekurangan,ayo dikuatkan. Tapi kalau memang ada desain yang harus diubah, ya kita rumuskan bersama. Ini forum terbuka, bukan forum penghakiman,” kata Yakub.
Menguji Komitmen Figur Potensial Pemimpin Samarinda Diskusi publik ini juga menjadi ruang untuk menguji sejauh mana figur-figur potensial pemimpin Samarinda memahami Probebaya secara substansial, bukan sekadar sebagai program populer.
Peserta yang diundang berasal dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, Pokja 30, perwakilan RT, anggota partai politik, mahasiswa, LSM, hingga pers.
Menurut Yakub, keberlanjutan program berbasis masyarakat tidak boleh ditentukan oleh kalkulasi elektoral semata.
“Program ini menyentuh dapur warga, jalan gang warga, dan ruang hidup warga. Maka diskusinya harus jujur dan berbasis data. Kalau mau dimodifikasi, harus lebih berdampak. Kalau mau diganti, harus lebih baik,” ujarnya.
Dari Infrastruktur ke Dampak Ekonomi Nyata
Salah satu kritik yang mencuat adalah fokus Probebaya yang dinilai masih dominan pada infrastruktur kecil, sementara dampak ekonomi langsung ke warga belum optimal.
Yakub melihat ini sebagai peluang penguatan, bukan kelemahan mutlak.
Menurutnya, ke depan Probebaya bisa didorong lebih progresif, misalnya dengan skema pemberdayaan ekonomi mikro di tingkat RT, pelatihan berbasis kebutuhan lokal, atau integrasi dengan program UMKM kota.
“Probebaya jangan berhenti di fisik. Ia harus naik kelas menjadi program yang juga memperkuat ekonomi keluarga di tingkat RT,” ucapnya.
Menuju Rekomendasi Kebijakan yang Lebih Kuat
Diskusi yang akan digelar di Unmul itu dirancang dengan metode panel interaktif, sesi tanya jawab terarah, hingga perumusan catatan kritis dan rekomendasi kebijakan.
Tujuannya jelas: memastikan keberlanjutan kebijakan tidak hanya berbasis figur, tetapi berbasis kebutuhan masyarakat.
Bagi Yakub, Probebaya adalah cermin bagaimana kebijakan publik diuji di level paling bawah.
“Kalau kebijakan benar-benar hidup di RT, maka ia tidak boleh rapuh saat pergantian kekuasaan. Samarinda butuh program yang tahan uji, bukan sekadar populer,” tutupnya. (*)
