SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mempersiapkan langkah besar dalam reformasi pendidikan dasar.
Usai menghadiri Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kutim, Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa PAUD akan menjadi pondasi wajib bagi seluruh anak di Kutai Timur sebagai bagian dari skema wajib belajar 13 tahun.
Bupati menyebut bahwa pemerintah tidak bisa lagi memandang PAUD sebagai pilihan tambahan.
Menurutnya, pendidikan usia dini adalah titik awal yang menentukan keberhasilan anak di jenjang berikutnya sekaligus strategi mencegah munculnya Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Sekarang PAUD itu sudah menjadi satu kewajiban. Wajar 13 tahun itu memang keniscayaan, sehingga harus kita mulai dari dini,” tegasnya pada Jum’at malam (21/11/2025).
Untuk mengawal kebijakan ini, Ardiansyah meminta agar penyusunan regulasi sementara segera dilakukan sambil menunggu aturan permanen disusun lebih komprehensif.
Ia menekankan bahwa daerah harus bergerak lebih cepat agar tidak ada lagi anak yang tercecer dari layanan pendidikan.
“Saya minta agar dibuat dulu regulasi sementara, supaya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak ingin ada ATS, karena ATS itu seperti memulai dari awal lagi,” ujarnya.
Saat ini Kutai Timur masih menghadapi keterbatasan jumlah PAUD.
Dengan 27 lembaga yang tersebar di kecamatan-kecamatan, masih ada desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan usia dini.
Bupati menilai kondisi ini harus segera ditangani.
“PAUD itu paling tidak setiap desa kita harapkan ada. Tapi desa-desa yang sangat jauh tentu akan kita lihat lagi regulasinya, apakah perlu penyesuaian zonasi dan sebagainya,” jelasnya.
Meski demikian, Ardiansyah menegaskan bahwa program tetap harus dimulai tanpa menunggu semua aspek sempurna.
Pemerintah akan mengatur pendanaan secara bertahap dan menyesuaikannya dengan skema multiyears agar tidak mengganggu prioritas lain.
Ia juga mengapresiasi peran DPRD, terutama Badan Anggaran (Banggar), yang menurutnya bekerja intens mendukung percepatan program pendidikan dasar.
Dengan penguatan regulasi dan pembiayaan yang lebih terarah, Pemkab berharap pemerataan PAUD tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa pedalaman.
Bupati memastikan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dalam APBD mendatang. (ADV)
