Pemenuhan Air Bersih Jadi Prioritas, Pemkab Kukar Siapkan Tiga Strategi Perluas Layanan

FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menjadikan pemenuhan kebutuhan sanitasi, khususnya akses air bersih, sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar secara merata, termasuk di wilayah yang belum terjangkau jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus menjadi perhatian serius. Karena itu, penyediaan akses air bersih terus didorong melalui berbagai pendekatan agar dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Kukar.

Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang disiapkan pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan air bersih. Strategi pertama melalui optimalisasi pelayanan PDAM, kedua dengan dukungan pemerintah daerah, serta ketiga melalui pelibatan masyarakat dalam penyediaan sarana air bersih.

Baca juga  Wabup Nanang Adriani Tekankan Lima Poin Penting Persiapan MTQ ke-18 Kubar

“Untuk penanganan air bersih kita punya tiga strategi. Pertama, memenuhi kebutuhan itu melalui PDAM itu sendiri. Yang kedua, dibantu oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga itu pelibatan masyarakat itu sendiri,” ujarnya saat ditemui, pada Rabu (28/10/2026).

Ia menjelaskan, kondisi geografis Kukar yang memiliki wilayah cukup luas membuat pelayanan air bersih belum sepenuhnya dapat dijangkau melalui jaringan PDAM. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan pendekatan berbeda sesuai kondisi wilayah, terutama bagi kawasan yang belum memiliki akses terhadap jaringan perpipaan.

Salah satu pendekatan yang dilakukan ialah melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Program tersebut mengedepankan partisipasi masyarakat dalam penyediaan fasilitas air bersih sehingga kebutuhan warga di wilayah yang belum terlayani PDAM tetap dapat diupayakan pemenuhannya.

Baca juga  Pemkab Kukar Tegaskan Fokus Penguatan Hak Anak pada HAN 2025

Aulia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha milik daerah melalui PDAM menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pelayanan. Ketiga unsur tersebut diharapkan dapat saling mendukung agar pemenuhan kebutuhan air bersih berjalan lebih efektif.

“Karena tidak semua air bersih di tempat kita bisa dijangkau oleh PDAM. Bagi daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau PDAM, pendekatannya menggunakan Pamsimas dengan keterlibatan masyarakat,” jelasnya.

Meski demikian, Aulia mengakui cakupan ketersediaan air bersih di Kukar saat ini masih berada pada kisaran 60 persen lebih dan belum mencapai 70 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi melalui perluasan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan.

Baca juga  Rendi Ajak Seluruh OPD Jaga Kebersihan Tenggarong Jelang MTQ Kaltim

Selain persoalan cakupan layanan, pemerintah daerah juga menghadapi pekerjaan rumah berupa tingginya angka kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang masih mencapai sekitar 48 persen. Persoalan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dibenahi untuk meningkatkan efektivitas distribusi air bersih kepada masyarakat.

“Memang harus kita akui sekarang ketersediaan air bersih kita belum sampai di angka 70 persen, masih 60 sekian. NRW kita masih tinggi, masih di angka 48 persen. Ini merupakan PR yang harus kita benahi bersama, dan kami di era pemerintahan kami menjadikan ini bagian dari prioritas yang harus kami tuntaskan,” pungkasnya.(adv/prokomkukar)

Bagikan: