FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA-Penataan bantaran anak Sungai Tenggarong menjadi salah satu langkah yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan. Upaya tersebut diawali dengan rencana relokasi sekitar 150 rumah di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Mayjend Panjaitan, Kelurahan Loa Ipuh.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan keberadaan bangunan di kawasan bantaran sungai perlu ditata agar pemerintah dapat melakukan pembenahan fisik alur sungai. Salah satu pekerjaan yang direncanakan setelah relokasi adalah pengerukan untuk meningkatkan fungsi sungai dalam mengalirkan air.
“Dengan relokasi bantaran Sungai Tenggarong, kita bisa mengeruk sungai dan banjir di Tenggarong bisa kita kendalikan,” jelas Aulia.
Untuk menampung warga terdampak, Pemkab Kukar telah menyiapkan dua alternatif lokasi relokasi, yakni di kawasan Mangkurawang dan Jongkang. Pemerintah juga merencanakan hunian berupa rumah tapak dengan perkiraan tipe 36 sebagai tempat tinggal pengganti bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Meski demikian, Aulia menegaskan proses pemindahan warga tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak masyarakat. Pemerintah masih merumuskan skema yang dapat menjamin keberlanjutan tempat tinggal sekaligus usaha warga yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga.
“Kepada teman-teman yang akan direlokasi, sekali lagi jangan panik. Kita bisa bekerja sama dengan baik. Kami berusaha untuk tidak menghilangkan hak-hak teman-teman, baik hak yang berkaitan dengan usaha maupun tempat tinggal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemenuhan hak warga juga akan mempertimbangkan aspek legalitas dan kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diperlukan agar kebijakan relokasi memiliki dasar yang jelas dan pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat terdampak.
Pemkab Kukar berharap penataan kawasan tersebut dapat memberikan dua manfaat sekaligus. Selain menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih layak, pembenahan bantaran dan pengerukan sungai diharapkan mendukung upaya pengendalian banjir di Tenggarong.
Aulia pun meminta warga tidak khawatir selama proses perencanaan berlangsung. Pemerintah daerah ingin penataan kawasan dapat berjalan melalui kerja sama dengan masyarakat, sehingga tujuan perbaikan lingkungan dan perlindungan hak warga bisa sama-sama diwujudkan. (adv/diskomkukar)





