FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA — Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin membeberkan kunci pemerintah daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan melihat angka, tetapi harus dimulai dari memastikan produksi kuat, pasokan tersedia hingga distribusi berjalan lancar.
“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” kata Rendi, Jumat (25/09/2026).
Pernyataan itu disampaikan Rendi setelah Kukar berhasil membawa pulang trofi TPID Award 2026.
Kukar ditetapkan sebagai salah satu dari lima daerah di Indonesia yang menerima penghargaan kategori Kabupaten/Kota Berprestasi.
Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
Bagi Rendi, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama berbagai pihak.
Pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani hingga masyarakat memiliki peran dalam menjaga harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kutai Kartanegara,” kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.
Namun, mendapatkan penghargaan bukan berarti pekerjaan pengendalian inflasi selesai.
Rendi justru mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan yang sebenarnya adalah ketika masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi geografis Kukar menjadi tantangan tersendiri.
Wilayah yang luas dengan karakter berbeda di setiap kecamatan membuat strategi pengendalian harga harus menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.
Karena itu, menurut Rendi, pemerintah tidak bisa hanya menunggu ketika harga mulai bergerak naik. Penguatan produksi dan ketersediaan pasokan harus berjalan beriringan dengan kelancaran distribusi.
Kukar menjadi satu dari lima daerah yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan kategori Kabupaten/Kota Berprestasi.
Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Sumba Barat.
Rendi berharap TPID Award 2026 dapat menjadi pemacu untuk mempertahankan kinerja pengendalian inflasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kukar.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” pungkasnya.
Pengumuman penghargaan berlangsung bersamaan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.
Rakornas tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. (adv/diskominfokukar)
