Jangan Biarkan Fasilitas Terbengkalai, DPRD Kukar Desak Perbaikan LPJU Anggana

FRASA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Perbaikan fasilitas penerangan jalan menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya di Kecamatan Anggana. Pasalnya, sekitar 400 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang telah terpasang dilaporkan tidak lagi berfungsi.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Kukar, Hery Asdar. Ia menilai kerusakan fasilitas penerangan yang sudah dibangun perlu segera ditangani agar anggaran pembangunan sebelumnya tidak berakhir sia-sia dan masyarakat kembali mendapatkan manfaatnya.

Menurut Hery, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan menerima laporan kerusakan. Pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan dan pendataan langsung untuk mengetahui jumlah lampu yang benar-benar membutuhkan perbaikan, termasuk penyebab kerusakannya.

Baca juga  Salehuddin Minta Pemprov Kaltim Perhatikan SLB

“Kami meminta agar dilakukan pendataan dan diberikan masukan terkait kondisi LPJU di lapangan. Karena ini berkaitan dengan beberapa OPD, kami akan menggelar RDP agar persoalan tersebut bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kukar berencana memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP). Forum tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian kewenangan, kebutuhan pemeliharaan, serta langkah konkret untuk menghidupkan kembali ratusan titik penerangan yang bermasalah.

Baca juga  Jahidin Sebut Penyebab Karhutla Merupakan Keselahan Oknum yang Tidak Bertanggungjawab

Hery menegaskan, LPJU bukan sekadar fasilitas pelengkap infrastruktur jalan. Keberadaannya berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, serta kelancaran aktivitas warga pada malam hari.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan LPJU yang direncanakan menjangkau seluruh kecamatan di Kukar. Karena itu, ia meminta penanganannya dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan paling mendesak di lapangan.

Selain persoalan pemeliharaan, Hery turut menyoroti pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam mengembalikan pendapatan daerah menjadi pelayanan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, penerimaan dari pajak, termasuk pajak 10 persen yang dipungut dari masyarakat, harus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan dan perawatan fasilitas publik.

Baca juga  Keluarga Pioner Sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Sementara itu, pembangunan LPJU baru tetap menjadi perhatian DPRD Kukar. Namun, jumlah titik yang akan direalisasikan pada 2027 masih dalam pembahasan dan belum dapat dipastikan.

Hery berharap, pemerintah tidak hanya berorientasi pada penambahan fasilitas baru, tetapi juga memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap berfungsi. Dengan demikian, persoalan sekitar 400 LPJU di Anggana dapat segera dituntaskan dan pelayanan penerangan jalan benar-benar dirasakan masyarakat. (adv/dprdkukar)

Bagikan: