FRASA.ID,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia memperkuat koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait pengawasan keamanan pangan dan kesiapan operasional dapur pelayanan.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menerima kunjungan Direktur Manajemen Risiko BGN RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, beserta rombongan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (13/10/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pengelolaan risiko di tingkat pusat dan daerah agar pelaksanaan program MBG berjalan aman serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sunggono menegaskan, Pemkab Kukar mendukung program prioritas Presiden RI tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membantu menekan angka stunting.
Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kelancaran distribusi makanan, tetapi juga harus disertai pengawasan ketat terhadap kualitas dan kebersihan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Ia menyoroti pentingnya higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengingat besarnya jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan setiap hari. Pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan, termasuk kejadian keracunan makanan.
Pemkab Kukar, lanjutnya, berkomitmen memperkuat pengawasan bersama Dinas Kesehatan dan pihak terkait, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Standar operasional prosedur di daerah juga perlu diselaraskan dengan manajemen risiko yang diterapkan BGN.
Pengawasan tersebut mencakup rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan di dapur, hingga makanan diterima oleh siswa.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko BGN RI, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa penguatan aktivasi jaringan pelayanan MBG dilakukan secara bertahap. Tahap kedua mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Ia menyampaikan, proses aktivasi tidak serta-merta membuat seluruh calon mitra dapat langsung menyalurkan makanan. Setiap calon mitra, termasuk pemasok dan pengelola dapur, harus melalui proses seleksi untuk memastikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.
Menurut Rufriyanto, persiapan operasional dapat membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Tahapan tersebut mencakup pemanggilan mitra, pembagian tugas SPPG, aktivasi rekening virtual atau virtual account, serta pelatihan bagi penjamah makanan dan relawan.
BGN, kata dia, ingin memastikan penambahan jaringan pelayanan tidak justru meningkatkan risiko keamanan pangan. Karena itu, kesiapan dapur dan sumber daya manusia harus menjadi pertimbangan sebelum operasional dimulai.
Rufriyanto juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis karena memahami kondisi wilayah serta dapat membantu pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Selain mendukung pemenuhan gizi masyarakat, ia berharap program MBG mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah. Keterlibatan pemasok lokal dan tenaga kerja diharapkan memberikan dampak lanjutan bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui koordinasi antara BGN dan Pemkab Kukar, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan pangan, kesiapan pelayanan, dan manfaat ekonomi. Pengawasan yang konsisten menjadi salah satu kunci agar program tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya para siswa penerima manfaat.(adv/diskomkukar)
