FRASA.ID, NASIONAL— Presiden Prabowo Subianto menyatakan hubungan Indonesia dan Prancis berada dalam kondisi sangat erat di bawah kepemimpinannya bersama Presiden Emmanuel Macron. Kedekatan itu bahkan mendorong Prabowo menginstruksikan agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Macron di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan dirinya telah tiga kali mengunjungi Prancis sepanjang tahun 2026.
“Terima kasih atas penerimaan yang begitu besar, baik, dan penuh penghormatan kepada saya serta delegasi saya,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo juga mengunjungi Paris pada 23 Januari 2026 usai menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Kemudian, ia kembali bertemu Macron pada 14 April 2026 setelah melakukan kunjungan ke Moskow untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin.
Prabowo menilai hubungan bilateral Indonesia dan Prancis saat ini berada pada tingkat terbaik. Ia menyebut kerja sama kedua negara berkembang di berbagai bidang, mulai dari pertahanan, sains dan teknologi, hingga pendidikan.
“Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan, kita ingin meningkatkan kerja sama lebih jauh lagi,” kata Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga memuji kepemimpinan Macron di tingkat internasional. Menurutnya, Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan sikap dalam sejumlah isu global.
“Kepemimpinan Presiden Macron di dunia internasional sangat terasa. Presiden Macron selalu berani mengambil sikap yang positif dan tegas sesuai prinsip Republik Prancis,” ujarnya.
Prabowo kemudian mengungkapkan dirinya telah menginstruksikan agar bahasa Prancis dipelajari di seluruh sekolah di Indonesia sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan dunia ke depan.
“Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo di hadapan Macron.
Namun, rencana tersebut langsung mendapat sorotan dari DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, meminta pemerintah menjelaskan secara rinci arah kebijakan tersebut.
Menurut Lalu, pihaknya akan memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta penjelasan terkait instruksi Presiden tersebut dalam rapat kerja mendatang.
“Untuk kejelasan wajib belajar bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada raker dengan kami nanti,” ujar Lalu, Jumat (29/5/2026).
Ia menegaskan penguatan kemampuan bahasa asing memang penting bagi siswa. Namun, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, serta manfaat nyata bagi peserta didik.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” katanya.
Lalu juga menilai penerapan bahasa Prancis sebaiknya dilakukan secara bertahap apabila kesiapan nasional belum sepenuhnya memadai.
“Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” tuturnya.
