SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang terlanjur berhenti dari sekolah formal.

Melalui penguatan pendidikan kesetaraan, Pemkab ingin memastikan bahwa setiap anak tetap memiliki peluang untuk melanjutkan belajar tanpa hambatan.

Bupati Kutai Timur menegaskan bahwa jalur nonformal kini menjadi bagian penting dari strategi penurunan angka anak tidak sekolah.

Pemerintah ingin memastikan bahwa siapa pun yang keluar dari sekolah tetap bisa kembali belajar melalui pola yang lebih fleksibel.

“Cap Jempol sudah kita siapkan sejak dulu dan itu harus menjadi tempat bagi anak yang harus belajar lewat jalur nonformal,” ujarnya pada Jum’at (21/11/2025).

Menurut Bupati, pendidikan kesetaraan ideal diterapkan di wilayah dengan karakter mobilitas masyarakat yang tinggi seperti Kutai Timur.

Banyak keluarga berpindah tempat tinggal karena faktor pekerjaan, dan kondisi itu kerap membuat anak ikut terputus dari sekolah.

Di sinilah pendidikan kesetaraan menjadi jaring pengaman.

Ia menekankan bahwa jalur nonformal tidak boleh lagi dipandang sebelah mata.

Secara hukum dan substansi, pendidikan kesetaraan memiliki posisi yang sama dengan pendidikan formal, sehingga tidak boleh muncul stigma terhadap anak yang belajar melalui program tersebut.

Pemerintah daerah juga melihat model ini sebagai solusi yang cepat dan adaptif.

Anak dapat kembali belajar tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, sementara kurikulumnya lebih fleksibel mengikuti kebutuhan peserta didik.

Bupati meminta Dinas Pendidikan untuk memastikan sistem pendataan berjalan hingga ke tingkat RT, sehingga anak putus sekolah bisa langsung diarahkan pada layanan kesetaraan tanpa menunggu lama.

Pendekatan ini diharapkan mempercepat proses intervensi dan menurunkan risiko anak berlarut-larut di luar sekolah.

Selain menekan angka putus sekolah, pendidikan kesetaraan juga dinilai Bupati sebagai langkah penting mencegah pengangguran muda.

Dengan tetap berada dalam sistem pendidikan, anak-anak memiliki peluang lebih besar membangun masa depan yang stabil.

“Semakin cepat anak masuk kembali ke sistem pendidikan semakin besar peluang mereka membangun masa depan yang lebih baik,” terangnya.

Bupati berharap seluruh pemangku kepentingan dari institusi pendidikan hingga pemerintah desa memahami bahwa pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari agenda besar pemerataan pendidikan di Kutai Timur.

Pemerintah pun memastikan dukungan penuh agar setiap anak mendapatkan hak belajar tanpa terkecuali. (ADV)